Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik menemukan persoalan anak Indonesia sangat kompleks. Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Tata Sudrajat, mengatakan jumlah anak putus sekolah masih cukup tinggi. “Anak putus sekolah dan tidak pernah sekolah jumlahnya jutaan,” kata dia kepada Tempo, kemarin. Tata mengatakan, berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada 2016, angka anak putus sekolah dan tidak pernah bersekolah mencapai 4,5 juta yang tersebar di 34 provinsi. Masalah itu menjadi muara bagi persoalan-persoalan lain.
Menurut dia, anak yang putus sekolah berpotensi menjadi target untuk dipekerjakan. Bahkan, ia menemukan anak-anak putus sekolah menjadi korban perdagangan manusia. “Makanya upaya mempertahankan anak bisa sekolah sampai tingkat SMA penting,” kata dia. Akhir bulan lalu, Yayasan Sayangi Tunas Cilik menggelar diskusi bersama Tempo yang membahas persoalan-persoalan anak. Mereka menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan pada November 2016–Desember 2017.
Penelitian ini melibatkan 227 anak di sejumlah daerah. Tata mencontohkan, berdasarkan penelitiannya di wilayah pantai utara Jawa Barat, anak-anak yang putus sekolah menjadi sasaran untuk dipekerjakan atau dipaksa menikah di usia dini. Faktor budaya dan ekonomi masih lekat di kalangan orang tua yang meminta anak tak perlu sekolah tinggi. Namun, ia menilai, saat ini sudah ada berbagai macam upaya pemerintah untuk memberikan beasiswa bagi anak kurang mampu. “Harusnya tidak menjadi soal lagi, karena di beberapa provinsi biaya sekolah sudah gratis,” ujar Tata.
Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listyarti, juga menemukan tingginya faktor budaya perkawinan anak di sejumlah daerah. Misalnya di wilayah Indramayu, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat jumlah anak yang menikah di usia dini mencapai 37 persen dari jumlah total anak di wilayah itu. “Itu membuat hak anak akan pendidikan hilang,” kata dia. Retno menuturkan, lembaganya hanya memiliki kewenangan pengawasan terhadap instansi yang bertanggung jawab pada urusan pendidikan.
Sebab, persoalan anak putus pendidikan sudah menjadi tugas masing-masing pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat. Meski begitu, KPAI menyatakan siap membantu melakukan advokasi apabila pemerintah memberikan data pemetaan yang jelas ihwal persebaran anak putus sekolah. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, mengatakan angka anak putus sekolah saat ini sudah berhasil dikurangi dan menurun setiap tahun. “Kami tetap mengupayakan anak-anak tersebut kembali bersekolah,” kata dia.